SHARE
Dr. Slamet Pribadi, SH, MH, Dekan Fakultas Hukm UBJ Menjelaskan penanganan perkara pidana jika cukup bukti sesuai dengan Hukum harus diteruskan ke pengadilan, jika tidak cukup bukti dapat dihentikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Para pihak dan masyarakat bisa mengawasi perkara tersebut sesuai dnegan hukum yang berlaku.
jadi penegak hukum harus bisa menjelaskan secara hukum kepada para pihak dan kepada masyarakat apakah perkara yang sedang ditangani itu cukup bukti atau tidak cukup bukti ?.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kembali mencatatkan capaian akademik yang membanggakan melalui pengukuhan Prof. Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Profesor/Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Kepakaran Peradilan Pidana. Pengukuhan tersebut dilaksanakan pada 12 Februari 2026 dan menjadi momentum penting dalam penguatan sumber daya akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.…
Kamis Siang (29/1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Agreement/MoA) dengan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan kebijakan hukum dan peradilan. Kegiatan penandatanganan…
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas wawasan keilmuan dan memperkuat perspektif global melalui penyelenggaraan forum akademik berskala internasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Round Table Discussion bertema “Comparative Law Enforcement in the Judicial System and Legal Culture of Indonesia and India”. Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu, 14 Januari 2026, secara…
