Halo Hukum Siber kita !


Sabtu, 5 Oktober 2019, Amar
Halo Dunia Hukum Siber Kita!
Pagi cerah, ditaburi awan. Mentari bersinar cerah di Bekasi. Dengan mengenakan batik coklat berlengan pendek. Teguh Arifiyadi, SH, MH mengisi kuliah di pembaharuan hukum siber. Adalah kepala Kasudit Penindakan dan Penyidikan Kominfo.
Meskipun ia berlatar belakang hukum. Sederetan sertifikat teknologi digital diperolehnya. Mulai dari Certified Hacking Forensic Investor (CHFI), Certified Ethical Hacker (CEH) EC Council, Certified Information System Auditor (CISA), Certified of Civil Investigator, dan seterusnya.
‘Dulu,’ katanya sambil mengayunkan tangan menjelaskan.
‘Pidana untuk membahas kasus Sumanto memakan mayat sudah gempar.’ Penjelasannya dengan penuh keyakinan.
‘Apakah ia mencuri. Bukan. Mayat bukan milik keluarganya? Apakah ia menganiaya. Ternyata juga bukan. Lalu apa?’ Jelasnya sambil berjalan menyusuri ruas depan kelas.
Belasan mahasiswa magister ilmu hukum pun terangguk-angguk tanda setuju.
‘Kini’ lanjut dia
‘Ahli hukum akan tersenyum, mengingat dulu kasus Sumanto dan kasus pencurian listrik sudah menjadi heboh. Apalagi kalau sekarang ada kasus peretasan, pembobolan bank, ujaran kebencian, dst. Kejahatan sudah sangat bergerak cepat. Lalu, mereka juga memanfaatkan perkembangan teknologi digital.’
Sayangnya, jarang sekali ahli hukum yang menekuni teknologi digital ini. Padahal kebutuhan kita sudah sedemikian banyaknya.
Revolusi industri 4.0 ini. Semua sendi kehidupan berubah. E-business, e-education, e-government, dan banyak lagi.
‘Adik saya mau daftar pegawai bank.’ Cerita Teguh seperti curhat. ‘Kamu yakin pegawai bank tahun-tahun datang sudah dikurangi. Lha, orang mah jarang datang ke bank sekarang.’ Sambil ia mencari tempat duduk, nampak kecapekan karena lama berdiri.
‘Nah,’ terus ia mengais contoh yang lain. ‘Mall juga akan banyak yang tutup. Orang lebih suka duduk sambil nonton TV sambil tunggu paket yang dibelinya dari e-commerce.’ Ia berdiri lagi dari kursi, memastikan bahwa mahasiswa teryakinkan akan contohnya.
Hukum perlu menyokong perkembangan teknologi digital.

 

In:


Other news

  • Fakultas Hukum UBHARA JAYA Selenggarakan Yudisium Program Sarjana dan Magister Semester Ganjil TA 2025–2026

    Fakultas Hukum UBHARA JAYA Selenggarakan Yudisium Program Sarjana dan Magister Semester Ganjil TA 2025–2026

    Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menyelenggarakan kegiatan Yudisium Program Sarjana dan Magister Semester Ganjil Tahun Akademik 2025–2026 sebagai bagian dari proses akademik dalam menetapkan kelulusan mahasiswa. Kegiatan ini menjadi tahapan resmi dalam rangka pengukuhan kelulusan mahasiswa sebelum memasuki prosesi wisuda. Yudisium dilaksanakan pada Sabtu, 28 Februari 2026, bertempat di Auditorium Grha Tanoto Kampus II…

  • Prof. Dr. H. Joko Sriwidodo Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Kepakaran Peradilan Pidana di Fakultas Hukum UBHARA JAYA

    Prof. Dr. H. Joko Sriwidodo Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Kepakaran Peradilan Pidana di Fakultas Hukum UBHARA JAYA

    Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kembali mencatatkan capaian akademik yang membanggakan melalui pengukuhan Prof. Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Profesor/Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Kepakaran Peradilan Pidana. Pengukuhan tersebut dilaksanakan pada 12 Februari 2026 dan menjadi momentum penting dalam penguatan sumber daya akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.…

  • Fakultas Hukum UBHARA JAYA Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pustrajak Mahkamah Agung RI

    Fakultas Hukum UBHARA JAYA Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pustrajak Mahkamah Agung RI

    Kamis Siang (29/1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Agreement/MoA) dengan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan kebijakan hukum dan peradilan. Kegiatan penandatanganan…