Dekan Fakultas Hukum UBHARA JAYA Terpilih sebagai Penerima Program RIIM BRIN Gelombang 10 Tahun 2025


Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kembali mencatatkan prestasi akademik yang membanggakan pada tahun 2025. Prof. Dr. Stefanus Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, resmi terpilih sebagai Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Kompetisi Gelombang 10 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN Nomor 105/I.7/HK/2025, yang menetapkan penerima Program RIIM Kompetisi Gelombang 10 Tahun 2025. Program ini merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk mendorong penguatan kapasitas riset dan inovasi di perguruan tinggi, serta menghasilkan luaran riset yang berdampak bagi pembangunan nasional.

Pencapaian ini menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi, kapasitas akademik, serta kontribusi Prof. Dr. Stefanus Laksanto Utomo dalam pengembangan riset dan inovasi, khususnya di bidang ilmu hukum. Melalui Program RIIM BRIN, penerima diharapkan mampu menghasilkan riset yang berkualitas, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional.

Keberhasilan ini tidak hanya merupakan prestasi personal, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi dosen dan mahasiswa untuk terus meningkatkan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, serta inovasi yang berkontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan pendidikan tinggi.

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas capaian tersebut. Ke depan, Fakultas Hukum UBHARA JAYA berkomitmen untuk terus mendukung penguatan budaya riset dan inovasi di lingkungan fakultas sebagai bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi serta kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.


Other news

  • Fakultas Hukum UBHARA JAYA Selenggarakan Yudisium Program Sarjana dan Magister Semester Ganjil TA 2025–2026

    Fakultas Hukum UBHARA JAYA Selenggarakan Yudisium Program Sarjana dan Magister Semester Ganjil TA 2025–2026

    Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menyelenggarakan kegiatan Yudisium Program Sarjana dan Magister Semester Ganjil Tahun Akademik 2025–2026 sebagai bagian dari proses akademik dalam menetapkan kelulusan mahasiswa. Kegiatan ini menjadi tahapan resmi dalam rangka pengukuhan kelulusan mahasiswa sebelum memasuki prosesi wisuda. Yudisium dilaksanakan pada Sabtu, 28 Februari 2026, bertempat di Auditorium Grha Tanoto Kampus II…

  • Prof. Dr. H. Joko Sriwidodo Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Kepakaran Peradilan Pidana di Fakultas Hukum UBHARA JAYA

    Prof. Dr. H. Joko Sriwidodo Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Kepakaran Peradilan Pidana di Fakultas Hukum UBHARA JAYA

    Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kembali mencatatkan capaian akademik yang membanggakan melalui pengukuhan Prof. Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Profesor/Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Kepakaran Peradilan Pidana. Pengukuhan tersebut dilaksanakan pada 12 Februari 2026 dan menjadi momentum penting dalam penguatan sumber daya akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.…

  • Fakultas Hukum UBHARA JAYA Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pustrajak Mahkamah Agung RI

    Fakultas Hukum UBHARA JAYA Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pustrajak Mahkamah Agung RI

    Kamis Siang (29/1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Agreement/MoA) dengan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan kebijakan hukum dan peradilan. Kegiatan penandatanganan…