Fakultas Hukum UBHARA JAYA Selenggarakan Kuliah Umum Bertema Good Governance dalam Institusi Kepolisian


Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kembali menyelenggarakan kegiatan Kuliah Umum sebagai bagian dari upaya penguatan wawasan akademik dan diskursus keilmuan di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan. Kuliah umum kali ini mengangkat tema “Good Governance dalam Institusi Kepolisian: Tantangan dan Strategi Reformasi Polri”.

Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Sabtu, 20 Desember 2025, bertempat di Auditorium Kampus II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi. Kuliah umum ini dihadiri oleh mahasiswa, dosen, serta sivitas akademika Fakultas Hukum, dan menghadirkan para tokoh nasional yang kompeten di bidang hukum, kepolisian, dan tata kelola pemerintahan.

Kuliah umum dibuka dengan keynote speech yang disampaikan oleh Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam pemaparannya, disampaikan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam institusi kepolisian sebagai fondasi utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

Adapun narasumber yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Jenderal Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Chairuddin Ismail, S.H., M.H. selaku Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti, Prof. Drs. Adrianus E. Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D. selaku Guru Besar Kriminologi dan pakar kepolisian Universitas Indonesia, serta Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H., mantan Hakim Agung Republik Indonesia. Diskusi dipandu oleh Dr. Dina Kristina, S.Sos., M.Si., dosen tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai moderator.

Melalui kegiatan kuliah umum ini, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menegaskan komitmennya dalam menyediakan ruang diskusi akademik yang kritis dan konstruktif. Diharapkan, kegiatan ini dapat memperkaya pemahaman mahasiswa serta sivitas akademika mengenai tantangan dan strategi reformasi institusi kepolisian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang berintegritas.


Other news

  • Fakultas Hukum UBHARA JAYA Selenggarakan Yudisium Program Sarjana dan Magister Semester Ganjil TA 2025–2026

    Fakultas Hukum UBHARA JAYA Selenggarakan Yudisium Program Sarjana dan Magister Semester Ganjil TA 2025–2026

    Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menyelenggarakan kegiatan Yudisium Program Sarjana dan Magister Semester Ganjil Tahun Akademik 2025–2026 sebagai bagian dari proses akademik dalam menetapkan kelulusan mahasiswa. Kegiatan ini menjadi tahapan resmi dalam rangka pengukuhan kelulusan mahasiswa sebelum memasuki prosesi wisuda. Yudisium dilaksanakan pada Sabtu, 28 Februari 2026, bertempat di Auditorium Grha Tanoto Kampus II…

  • Prof. Dr. H. Joko Sriwidodo Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Kepakaran Peradilan Pidana di Fakultas Hukum UBHARA JAYA

    Prof. Dr. H. Joko Sriwidodo Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Kepakaran Peradilan Pidana di Fakultas Hukum UBHARA JAYA

    Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kembali mencatatkan capaian akademik yang membanggakan melalui pengukuhan Prof. Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Profesor/Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Kepakaran Peradilan Pidana. Pengukuhan tersebut dilaksanakan pada 12 Februari 2026 dan menjadi momentum penting dalam penguatan sumber daya akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.…

  • Fakultas Hukum UBHARA JAYA Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pustrajak Mahkamah Agung RI

    Fakultas Hukum UBHARA JAYA Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pustrajak Mahkamah Agung RI

    Kamis Siang (29/1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Agreement/MoA) dengan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan kebijakan hukum dan peradilan. Kegiatan penandatanganan…